ANGGARAN RUMAH TANGGA

ASOSIASI PENYELENGGARA MULTIMEDIA INDONESIA (APMI)

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Tata Cara Menjadi Anggota

1)      Tata Cara   penerimaan   anggota  sebagaimana dimaksud pada Pasal 7    Anggaran dasar diatur sebagai berikut:

a.       Pemohon harus mengisi Daftar Isian Pendaftaran Anggota yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus.

b.       Dewan Pengurus meneliti permohonan tersebut, termasuk melakukan penelitian kesesuaian dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

c.       Jika permohonan tersebut telah dianggap sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Dewan pengurus  melakukan pengumuman atas calon Anggota baik melalui Surat Pengumuman yang dipasang di Kantor Sekeretariat Asosiasi maupun melalui mailist dalam waktu bersamaan.

d.      Jika dalam waktu 30(tiga puluh) hari kalender sesudah tanggal pengumuman, tidak ada keberatan dari Anggota Type A, maka Dewan Pengurus menerima keanggotaan dari Pemohon tersebut.

e.       Dalam hal terdapat keberatan atas penerimaan Calon Anggota dari atas penerimaan Calon Anggota dari Anggota Type A, Anggota yang merasa keberatan tersebut harus menyatakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Pengurusdalam waktu 15(lima belas) hari kalendersesudah tanggal pengumuman.

f.        Dalam waktu 15(lima belas) hari kalender setelah diterimanya pengajuan keberatan, Dewan Pengurus wajib melakukan klarifikasi.

g.       Selanjutnya setelah mempertimbangkan berbagai aspek termasuk keberatan beserta alasan-alasannya, Dewan Pengurus berhak memberikan putusan penerimaan atau penolakan atas keanggotaan Permohonan tersebut.

h.       Dalam hal Dewan Pengurus menerima Pemohon sebagai Anggota Asosiasi, maka selanjutnya diterbitkan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Nomor Keanggotaan kepada Anggota baru tersebut.

2)          Kenggotaan dan     pencabutan  kenggotaan APMI       ditentukan      oleh Dewan                                 

Pengurus berdasarkan referensi, masukan,dan pertimbangan-pertimbangan            sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Anggaran Dasar APMI.

3)         Penerimaan dan pencabutan Anggota Asosiasi APMI dilaporkan dan dipertanggung-jawabkan oleh Dwan Pengurus kepada rapat Anggota Tahunan/    Luar Biasa APMI

Pasal 2

Hak dan Kewajiban Anggota

(1)    Anggota Asosiasi mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Anggaran Dasar Asosiasi yang jika diperlukan, guna kelancaran dalam pelaksanaannya akn diatur dalam bentuk keputusan-keputusan yang dibuat oleh Dewan Pengurus sesuai dengan kebutuhan.

(2)     Dalam hal Anggota Asosiasi tidak mentaati kewajiban sebagaimana diatur                                dalam Pasal 8 Ayat (2) Anggaran Dasar dan melakukan pelanggaran-pelanggaran lain, dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 3

Pengenaan Sanksi

(1)     Setiap Anggota Asosiasi dapat dikenakan sanksi,apabila :

a. Nyata-nyata telah melanggar Anggaran Dasar dan/ atau Anggaran Rumah

    Tangga serta keputusan-keputusan Rapat Anggota Tahunan/Luar Biasa     

    dan/atau Dewan Pengurus.

b. Nyata-nyata menentang garis kebijakan Asosiasi.

c. Tidak memenuhi kewajiban membayar iuran bulanan Asosiasi selama 6

    (enam) bulan berturut-turut.

d. Hal-hal lain sebagaimana dimaksud Pasal 7 Anggaran Rumah Tangga.

(2)     Bentuk-bentuk sanksi sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, berupa:

a. Pemberian teguran secara tertulis maksimal sebanyak 2(dua) kali oleh           

    Dewan Pengurus, yang selanjutnya akan diikuti dengan pembatalan/           

    pencabutan kenggotaan jika dilakukan pelanggaran lagi oleh Anggota  

    Asosiasi tersebut.

b. Pembekuan/skorsing kenggotaan berikut segala hak-haknya secara

    sementara (3 bulan, 6 bulan, 1 tahun) melalui Rapat Kerja Pengurus   

    Asosiasi.

c. Pembatalan/ pencabutan keanggotaan oleh Rapat Anggota Tahunan/ Luar

    Biasa atas usul Dewan Pengurus.

Pasal 4

Pembelaan Diri

(1)    Setiap Anggota Asosiasi yang dikenakan sansi pemberhentian berdasarkan       ketentuan Pasal 2 dan Pasal 7 Anggaran Rumah Tangga ini, berhak melakukan pembelaan diri dengan mengajukan segala keberatannya secara tertulis kepada Dewan Pengurus.

(2)  Dewan Pengurus mengambil keputusan terakhir berupa membatalkan atau   

       memperkuat atau memperbaiki terhadap pengenaan sanksi.

BAB II

KEPENGURUSAN

Pasal 5

Persyaratan Pengurus

Untuk menjadi Dewan Pengurus Asosiasi harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

a.      Anggota Asosiasi.

b.      Warga Negara Indonesia.

c.       Berusia minimal 30 Tahun

d.      Tidak sedang berstatus terpidana/ terhukum.

e.       Memiliki jiwa kepemimpinan.

f.        Memiliki pengetahuan/  keahlian   dan wawasan yang luas di bidang multimedia.

Pasal 6

Pengangkatan Dewan Pengurus

(1)   Ketua Umum, Ketua-Ketua Bidang, Sekretaris Umum, Sekretaris, Bndahara Umum, dan Bendahara dipilih, diangkat , diberhentikan dan disahkan oleh Rapat Anggota Tahunan atau Rapat Anggota Luar Biasa yang diselenggarakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan yang mengacu pada ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Anggaran Dasar

(2)   Ketua Umum, Ketua-Ketua Bidang, Sekretaris umum, Sekretaris, Bendahara Umum,dan Bendahara yang telah berakhir  masa jabatannya, dapat dipilih dan diangkat kembali untuk paling lama 1 (satu) periode lagi, sehingga lama jabatannya secara keseluuhannya adalah maksimal 4(empat) tahun.

(3)   Dengan tidak mengurangi makna ketentuan Ayat (1) Pasal ini, untuk periode  pertama kali , pemilihan dan pengangkatan Ketua umum, Ketua-Ketua Bidang, Sekretaris Umum, Sekretaris, Bendahara Umum, dan Bendahara dilakukan oleh Dewan Pendiri.

(4)   Ketua-ketua Bidang dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Ketua Umum.

Pasal 7

Tugas, Kewajiban, dan Wewenang Dewan Pengurus

      (1) Dalam melaksanakan kepengurusannya, Dewan Pengurus Asosiasi wajib mentaati

            peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar,  Anggaran Rumah

            Tangga, keputusan-keputusan sebagai hasil Rapat Anggota Tahunan/  Luar Biasa,

            Rapat Dewan Pengurus, dan hal-hal lain guna meningkatkan kinerja Asosiasi.

(2)    Tugas, kewajiban, dan kewenangan Dewan Pengurus antara lain :

a.       Melaksanakan segala usaha untuk mencapai tujuan Asosiasi;

b.       Memelihara segala kekayaaan Asosiasi; 

c.       Menjaga dan mengusahakan kerukunan dan kekompakan Asosiasi;

d.   Menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan/ Luar Biasa, rapat-rapat atau

      petemuan-pertemuan lain yang dianggap perlu;

e.       Melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Rapat Anggota Tahunan/

Luar Biasa.

f.        Mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam rangka menjalankan

Asosiasi.

g.       Mengambil segala tindakan sepanjang tidak termasuk wewenang Rapat

      Anggota Tahunan/ Luar Biasa.

h.       Memberikan pertanggungjawaban kepada Rapat Anggota Tahunan/ Luar

       Biasa.

Pasal 8

Pemberhentian Anggota Dewan Pengurus Asosiasi

Anggota Dewan Pengurus Asosiasi dapat diberhentikan, apabila:

a.       Terbukti melakukan tindak pidana atau dinyatakan bersalah dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah mempuyai kekuatan hukum yang tetap, atau

b.       Merugikan citra dan kepentingan Asosiasi, atau

c.       Tidak mampu lagi melakukan kewajibannya secara efektif, atau

d.       Melanggar Anggaran Dasar dan/ atau Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 9

(1)     Dewan Penasehat dipilih, diangkat, diberhentikan, dan disahkan oleh Rapat Anggota Tahunan atau Rapat Anggota Luar Biasa yang diselenggarakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan yang mengacu pada ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Anggaran Dasar.

(2)     Rapat Anggota Tahunan/Luar Biasa dipimpin oleh Ketua Umum. Apabila Ketua umum berhalangan hadir, maka Ketua Umum dapat menunjuk salah satu Ketua Bidang untuk memimpin rapat. Apabila Ketua Umum berhalangan hadir dan tidak ada penunjukan salah satu Ketua Bidang untuk mewakili, maka rapat dipimpin oleh salah satu Ketua Bidang yang hadir

(3)      Dewan Pensehat dapat memberikan nasehat, baik diminta maupun tidak diminta kepada Dewan Pengurus.

(4)      Dalam memberikan penasehatan, Dewan penasehat harus mengacu pada peraturan perudang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(5)      Ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 6 Ayat (1), (2), dan Pasal 8 Anggaran Rumah Tangga, berlaku pula bagi Dewan Penasehat.

BAB III

RAPAT ANGGOTA

Pasal 10

Pemanggilan Rapat

                        (1)   Rapat Anggota Tahunan diselenggarakan paling lambat bulan Maret pada   

                                  setiap tahun berikutnya

(2)   Rapat Anggota Tahunan/ Luar Biasa diadakan dengan pemanggilan tertulis

           dari atau atas nama Dewan Pengurus dalam waktu sekurang-kurangnya 7   

          (tujuh) hari sebelum tanggal rapat.

 (3)  Pemanggilan secara tertulis tersebut Ayat (2) Pasal ini disampaikan Kepada   

              masing-masing anggota Asosiasi.

Pasal 11

Penyelenggaraan Rapat

      (1) Rapat Anggota Tahunan/Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewa Pengurus

            dengan didampingi oleh Dewan Penasehat serta dihadiri oleh:

a.       Anggota Asosiasi yang diwakili oleh delegasi dengan jumlah

       maksimal 3 (tiga) orang;

b.       Peserta Peninjau dengan mengajukan permintaan menjadi Peninjau

dan telah disetujui oleh Penyelenggara; dan

c.       Undangan.

     (2)  Rapat   Anggota   Tahunan/ Luar   Biasa   dipimpin   oleh    Ketua Umum.       

           Apabila Ketua     umum    berhalangan   hadir, maka Ketua  Umum dapat   

           Menunjuk  salah satu Ketua Bidang untuk memimpin rapat. Apabila Ketua   

          Umum   berhalangan    hadir    dan   tidak   ada     penunjukan   salah  satu       

          Ketua  Bidang untuk mewakili, maka rapat dipimpin oleh salah satu Ketua  

          Bidang yang hadir.

                                (3)  Rencana Acara dan Tata   Tertib    Rapat   Anggota Tahunan/   LuarBiasa

            disusun   oleh   Dewan   Pengurus,   dengan  memperhatikan saran Dewan

penasehat,  yang kemudian disahkan dalam Rapat Anggota Tahunan/ luar Biasa.

Pasal 12

Agenda Pokok

                              Dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan/ Luar Biasa, Peserta dapat

      memilih agenda pokok sebagai berikut:

a.       Penetapan visi, misi, dan agenda kerja Asosiasi;

b.       Pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Pengurus atau Penasehat Asosiasi;

c.       Penetapan atau perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Asosiasi;

d.       Pengesahan racangan kebijakan atau peraturan Asosiasi menjadi suatu keputusan/ penetapan;

e.       Laporan pertanggungjawaban Pengurus Asosiasi tentang pelaksanaan dan kebijakan Asosiasi, keuangan Asosiasi termasuk pengaturan rencana dan perhitungannya, serta pengesahan laporan Pengurus Asosiasi tentang perjalanan Asosiasi dalam periode pengurusnya.

Pasal 13

Kuorum

1)      Rapat Anggota Tahunan/ Luar Biasa/ Rapat Pengurus Asosiasi dinyatakan sah dan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh Anggota Asosiasi.

2)      Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud tidak tercapai, akan diadakan  pemanggilan ulang dengan altenatif prosedur sebagai berikut:

a.       Menunda rapat selama minimal 1 (satu) jam; atau

b.       Melakukan pemanggilan kedua dalam kurun waktu maksimal 7 (tujuh) hari sejak penyelenggaraan rapat pertama yang tata cara pemanggilannya mengacu pada ketentuan Pasal 10 Anggaran Rumah Tangga.

3)      Rapat kedua adalah sah jika dihadiri oleh lebih dari 1/3 jumlah Anggota Asosiasi yang kehadirannya dikuasakan kepada Anggota lainnya yang sejenis , yang tata cara pengambilan keputusan tetap mengacu pada ketentuan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga

Pasal 14

Hak Suara

1)      Hak Suara   secara   kolektif  dan  Hak  Dipilih   hanya   dimiliki oleh Anggota Type  A

2)      Hak-hak lain yang dimiliki oleh Anggota Type A, Anggota Type B, dan     dalam rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan mengacu pada pasal 8  Anggaran Dasar Asosiasi.

3)      Hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini, tidak dapat   dipindahkan atau dikuasakan kepada pihak lain.

                                                       Pasal 15

Pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan dalam Rapat Anggota Tahunan/ Luar Biasa, diutamakan dengan jalan musyawarah dan mufakat , jika musywarah dan mufakat tersebut tidak tercapai ,maka dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan suara lebih dari ½ Anggota Asosiasi yang hadir dalam rapat.

BAB IV

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 16

Laporan Keuangan

1)      Tahun Buku adalah Tahun Takwim.

2)      Pembukuan dan laporan Keuangan Asosiasi disusun oleh Dewan Pengurus.

3)      Laporan dan Neraca      Keuangan      dibuat  setiap      akhir Tahun Buku, yang selanjutnya dilaporkan guna mendapat persetujuan dari Rapat Anggota Tahunan. Pelaksanaan audit akan dilaksanakan paling lambat pada triwulan pertama tahun berikutnya.

Pasal 17

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

1)      Untuk kepentingan organisasi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi dapat diubah, disempurnakan, atau disesuaikan melalui Rapat Anggota Tahunan/ Luar Biasa.

2)      Keputusan untuk melakukan perubahan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, adalah sah jika disetujui minimal 2/3 Anggota Asosiasi yang hadir

3)      Pengambilan keputusan untuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran     RumahTangga.

Pasal 18

Pembubaran

1)      Pembubaran Asosiasi dilakukan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 21 Anggaran Dasar Asosiasi.

2)      Apabila terdapat hutang atau kewajiban  lainnya  yang  harus  diselesaikan   pada saat pembubaran Asosiasi, maka hutang dan kewajiban tersebut dibebankan kepada seluruh Anggota Asosiasi

BAB V

PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan Penutup

1)      Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

2)      Segala sesuatu yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran Rumah Tangga    ini akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengurus.

3)      Apabila suatu     ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga tidak jelas atau    Apabila timbul perbedaan penafsiran mengenai suatu ketentuan , akan    diputuskan oleh Rapat Pengurus.

4)      Dewan Pengurus dapat menetapkan atau melakukan hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran Rumah Tangga untuk dilaporkan dalam Rapat Kerja Pengurus, yang selanjutnya akan dipertanggungjawabkan kepada Rapat Anggota Tahunan/ Luar Biasa pada rapat berikutnya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Juli 2007

Dewan Pengurus Asosiasi Penyelenggara Multimedia Indonesia

Brata T Hardjosubroto                        Indar Atmanto                   Agus Mulyanto

    Ketua Umum                                              Ketua Bidang  I                Ketua Bidang II

Septika N Widyasrini                             Razali Nazir

Sekeretaris Jenderal                              Bendahara